Berita Program dan Kegiatan

Kamis, (20/08/2026), Dinas Pertanian Provinsi Banten melalui UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPHP) melaksanakan Rapat Evaluasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Kondisi Kekeringan pada Komoditas Padi di Provinsi Banten serta upaya penanganannya. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat UPTD BPTPHP ini dihadiri oleh Kepala UPTD BPTPHP, Kasubag TU, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman beserta staf, Koordinator Fungsional POPT/Tim Brigade, tenaga fungsional dan data pertanian, serta jajaran LPHP I Serang dan LPHP II Pandeglang bersama para Koordinator POPT dan petugas POPT dari wilayah terdampak.

Dalam rapat dibahas kondisi serangan OPT pada Musim Tanam (MT) 2026 periode April–Juli, dengan Wereng Batang Cokelat (WBC) menjadi OPT dengan luas serangan tertinggi, yaitu mencapai 3.556,5 hektare dengan luas puso 27 hektare. Serangan tertinggi tercatat terjadi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim, riwayat serangan dan sebaran OPT, penggunaan varietas yang kurang tahan terhadap WBC, pola tanam yang tidak teratur, serta pengelolaan OPT yang belum optimal. Rapat juga membahas strategi pengendalian melalui tindakan preemtif dan responsif, mulai dari pengaturan pola tanam dan varietas, pemupukan berimbang, jeda tanam, monitoring dan deteksi dini, hingga penerapan pengendalian hayati.

Selain serangan OPT, rapat mengevaluasi kondisi kekeringan dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) per 19 Agustus 2026. Tercatat luas lahan yang mengalami kekeringan mencapai 2.818,25 hektare, dengan 328 hektare telah pulih, 651 hektare telah dipanen, dan 369 hektare berada dalam kondisi terancam. Kekeringan tersebar di Kabupaten Serang seluas 1.016 hektare, Kabupaten Pandeglang 865 hektare, Kabupaten Tangerang 565,75 hektare, Kabupaten Lebak 330 hektare, serta Kota Serang 39 hektare. Kondisi tersebut dipengaruhi tidak adanya hujan selama beberapa minggu, keterbatasan sumber air, sumber air yang mulai mengering, serta lokasi sumber air yang jauh sehingga menyulitkan proses pompanisasi.

Dalam penanganan kekeringan, dibahas berbagai upaya yang dapat dilakukan, mulai dari optimalisasi irigasi dan pompanisasi, intervensi benih, pengaturan pola tanam, pemantauan lapangan, hingga mitigasi dan pengawalan secara intensif. UPTD BPTPHP juga mendorong koordinasi lintas sektor melalui sinergi pengelolaan air dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BBWS, koordinasi teknis bersama PPL, kesiapsiagaan dengan BPBD Provinsi Banten, serta penguatan jaringan kerja sama dengan penyedia benih. Selain itu, tersedia stok benih sebanyak 6 ton yang telah melalui pengecekan masa kedaluwarsa dan kualitas, serta sejumlah tanaman hortikultura seperti alpukat, durian, dan jambu citra sebagai alternatif komoditas.

Hasil diskusi juga menyoroti perlunya evaluasi penggunaan varietas Inpari 32 yang selama ini masih digunakan secara berulang dan memiliki riwayat terkena serangan WBC. Untuk mengurangi risiko serangan, direkomendasikan evaluasi pergantian varietas serta penerapan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Dalam menghadapi kekeringan, strategi mitigasi diarahkan melalui penggunaan varietas yang lebih tahan kekeringan, pembangunan embung, waduk dan sumur bor, pemeliharaan jaringan irigasi, pemantauan prediksi cuaca, penerapan sistem tanam gilir, pembagian irigasi secara adil, teknologi Alternate Wetting and Drying (AWD), optimalisasi pompanisasi, serta pengalihan lahan ke palawija seperti jagung dan kedelai apabila ketersediaan air tidak mencukupi.

Melalui rapat evaluasi ini, Dinas Pertanian Provinsi Banten memperkuat koordinasi antara UPTD BPTPHP, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, POPT, PPL, serta sektor terkait dalam menghadapi serangan OPT dan dampak kekeringan. Tindak lanjut diarahkan pada peningkatan edukasi kepada petani, penerapan prinsip PHT, penguatan monitoring dan deteksi dini, penyusunan dokumen budidaya berdasarkan kondisi wilayah, serta sinergi pengelolaan air dan penyediaan benih. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan risiko serangan OPT, menyelamatkan lahan terdampak kekeringan, menjaga produktivitas padi, dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Banten.