BPK Beri Opini WTP ke Laporan Keuangan Pemprov Banten 2017
Administrator Distanak

Serang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2017. Meski begitu, ada catatan-catatan yang diberikan BPK. "Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Banten tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Banten," kata anggota V BPK RI Isma Yatun di gedung Paripurna DPRD Banten, Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Serang, Senin (28/5/2018). Atas opini WTP ini, Isma mengatakan Banten telah mempertahankan opini WTP sebagaimana pada 2016. Prestasi ini, menurutnya, juga harus menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Namun, meski mendapat predikat WTP, BPK memberikan catatan terkait permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Tapi, menurutnya, catatan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran opini. Catatan tersebut antara lain terkait pengalihan kewenangan aset dari kabupaten dan kota ke provinsi yang belum seluruhnya diinventarisasi. Kedua, penataan hibah uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tertib; dan terakhir, adanya ketidaksesuaian paket pengadaan bangunan gedung garasi di Dinas Kelautan dan Perikanan. Di tempat yang sama, Gubernur Wahidin Halim mengatakan opini WTP bukan tujuan pengelolaan pemerintahan. Menurut dia, opini tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah yang dijalankan dengan bersih dari korupsi. "Ini hasil kerja keras bukan karena saya gubernurnya, tapi karena semua pihak. Karena kesungguhan bahwa kita sepakat dan solid," ujarnya. 8 Kabupaten dan Kota juga Dapat WTP Delapan kabupaten dan kota di Banten juga mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017. Salah satunya yaitu Kota Serang yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan WTP. Isma Yatun mengatakan ada perbaikan pengelolaan keuangan yang dilakukan masing-masing daerah. Tahun sebelumnya, sebagian besar Pemda masih menyusun laporan keuangan secara manual. Tapi, pada 2017 hampir seluruh pemda melakukan laporan dengan sistem aplikasi. Juga pengelolaan aset yang biasanya menggunakan sistem aset tetap di neraca, tahun 2017 laporan jenis ini juga diperbaiki menggunakan sistem aplikasi. Namun, meskipun mendapatkan opini WTP, ada beberapa catatan dari BPK kepada 8 kabupaten dan kota yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Tangerang Selatan dan Kota Cilegon. Pertama, beberapa dinas tidak melakukan pencatatan mutasi persediaan, tidak memiliki ruang penyimpanan memadai dan nilai yang disajikan dalam laporan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi. Kedua, kerja sama pemanfaatan aset pasar dan tanah dengan pihak ketiga dengan investasi senilai Rp 26,8 miliar belum menguntungkan pemda. Hal ini karena kerja sama tidak didukung perjanjian dan penentuan bagi hasil. Ketiga, potensi pendapatan sebesar Rp 2,2 miliar belum dipungut dari sewa kantor, retribusi tempat rekreasi, olah raga dan jasa ke pelabuhan. Keempat, ada volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp 13,6 miliar. Terakhir, ada kelebihan pembayaran Rp 4,3 miliar yang disebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai standar biaya dan adanya pembayaran ganda. Di samping catatan-catatan tersebut, Isma menjelaskan bahwa BPK juga menyoroti penyaluran dana desa. Kecuali Kabupaten Lebak, seluruh daerah di Banten belum menyertakan inspektorat untuk melakukan audit dana desa. Selain itu, penyaluran dana desa juga belum tertib dan tepat waktu dan sesuai ketentuan. "Dana desa masih digunakan untuk pembangunan fisik yaitu sampai 83 persen. Sedangkan untuk pemberdayaan masih kecil, yaitu masih 8 persen," tegasnya. (bri/idh) Sumber : https://m.detik.com/news/berita/4042254/bpk-beri-opini-wtp-ke-laporan-keuangan-pemprov-banten-2017

Related Post

Penyerahan bantuan PT. Sanghiyang Seri dan Dinas Pertanian Provinsi Banten pada posko Bencana Tsunami, 10 Januari 2019

Koordiansi pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 bersama Inspektorat Provinsi Banten, 09 Januari 2019

Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 Ditjen Perkebunan, 08 Januari 2019

Bantuan perlengkapan sekolah kepada anak sekolah korban Tsunami Selat Sunda, 08 Januari 2019

Sidak kehadiran pegawai oleh Pj. Sekda Provinsi Banten ke Dinas Pertanian Provinsi Banten, 08 Januari 2019

Koordinasi Program SIWAB ke Dinas Pertanian Kab. Serang, 02 Januari 2019

Trauma heling dan penyerahan bantuan kepada korban Tsunami Selat Sunda di Desa Kertamukti Kec. Sumur, 02 Desember 2019

Koordinasi ke PT. Jasindo Serang, 02 Januari 2019

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Munjul, 29 Desember 2018

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Cigeulis, 28 Desember 2018

Pengawalan bencana sunami oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten

Serah terima bantuan posko utama Gedung Aspirasi Dinas Pertanian, 27 Desember 2018

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Angsana, 27 Desember 2018

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Cigeulis, 27 Desember 2018

Rapat pasca sunami selat sunda, untuk penanganan dan mobilisasi bantuan, 26 Desember 2018

FGD Agribisnis Jagung dalam penanganan pasca panen, 19 Desember 2018

Form Pengaduan
Statistik Kunjungan
User Online
:
14
Today Visitor
:
158
Month Visit
:
2.628
Total Visit
:
476.411
Your IP
:
54.234.75.144
Alamat
  • Pemerintah Provinsi Banten

    Jl. Syech Nawawi Al-Bantani
    Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
    Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

     

    Telp :
    (0254) 267032

    Fax : 
    (0254) 267033

    Kode Pos : 
    42171

     

Copyright © 2014 DISPERTAN.BANTENPROV.GO.ID

Supported By Diskominfo-SP Provinsi Banten