BPS Perbaiki Data Produk Padi
Administrator Distanak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengaku sedang melakukan penyempurnaan metodologi untuk meningkatkan data produksi padi di Indonesia. BPS menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk bisa memperbaiki basis data produksi padi yang kerap menjadi perdebatan. "Jadi, BPS bersama BPPT mulai Januari 2018 membuat namanya kerangka sampel area. Itu pakai peta kita bagi-bagi segmennya kemudian koordinatnya dimatikan. Petugas diminta datang ke sawah dengan menggunakan ponselnya dan harus memotret," ujar Suhariyanto di Jakarta, pada Kamis (24/5). Suhariyanto menjelaskan, petugas pemantau di lapangan diwajibkan menunjukkan bukti kondisi sawah melalui ponselnya. Hal itu, jelasnya, guna meningkatkan akurasi data. "Jadi kita betul-betul di lapangan melihat kondisi sawahnya apakah baru tanam, apakah sudah panen," ujarnya. Suhariyanto mengaku, hasil pendataan tersebut baru bisa dipublikasikan dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan ke depan. Ia mengaku, tetap perlu mengundang sejumlah pihak terkait untuk mencocokkan akurasi data tersebut. Dengan adanya data tersebut, Suhariyanto berharap produksi beras Indonesia bisa lebih terprediksi. "Setidaknya kita akan punya data produksi dan kita bisa melihat potensi dari panen padi itu tiga bulan ke depan," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis metode penelitian yang baru untuk memperbaiki data pangan di Indonesia. JK mengatakan, BPS akan merilis data-data baru terkait pangan yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "BPS akan merilis penelitiannya yang baru, segera. (BPS) sudah sampaikan kepada saya bahwa akan ada data-data yang baru," ujar Jusuf Kalla, Selasa (22/5). Masalah data produksi beras kerap menjadi polemik. Pasalnya, data ini penting untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan beras nasional. Data juga dipakai untuk mengetahui besaran impor yang dibutuhkan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, menyebut persetujuan impor beras yang diterbitkan pemerintah sepanjang 2015 hingga semester satu 2017 tidak sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Berdasarkan hasil audit BPK, ia memaparkan, pada 2016 kebutuhan beras nasional sebanyak 46,142 juta ton. Sementara itu, produksi dalam negeri mencapai 46,188 juta ton. Artinya, ada selisih surplus sebanyak 46 ribu ton. Namun, pada tahun tersebut pemerintah justru menerbitkan persetujuan impor sebanyak 1.000.200 ton. "Penetapan angka impor tidak sepenuhnya akuntabel," ujar Rizal dalam sebuah forum diskusi yang membahas ketahanan pangan di kantor BPK, Senin (21/5). Sumber : http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/05/24/p984nm377-bps-perbaiki-data-produk-padi Tanggal unduh : 25 Mei 2018

Related Post

Penyerahan bantuan PT. Sanghiyang Seri dan Dinas Pertanian Provinsi Banten pada posko Bencana Tsunami, 10 Januari 2019

Koordiansi pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 bersama Inspektorat Provinsi Banten, 09 Januari 2019

Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 Ditjen Perkebunan, 08 Januari 2019

Bantuan perlengkapan sekolah kepada anak sekolah korban Tsunami Selat Sunda, 08 Januari 2019

Sidak kehadiran pegawai oleh Pj. Sekda Provinsi Banten ke Dinas Pertanian Provinsi Banten, 08 Januari 2019

Koordinasi Program SIWAB ke Dinas Pertanian Kab. Serang, 02 Januari 2019

Trauma heling dan penyerahan bantuan kepada korban Tsunami Selat Sunda di Desa Kertamukti Kec. Sumur, 02 Desember 2019

Koordinasi ke PT. Jasindo Serang, 02 Januari 2019

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Munjul, 29 Desember 2018

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Cigeulis, 28 Desember 2018

Pengawalan bencana sunami oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten

Serah terima bantuan posko utama Gedung Aspirasi Dinas Pertanian, 27 Desember 2018

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Angsana, 27 Desember 2018

Pengamanan dan pendistribusian bantuan korban sunami posko Kec. Cigeulis, 27 Desember 2018

Rapat pasca sunami selat sunda, untuk penanganan dan mobilisasi bantuan, 26 Desember 2018

FGD Agribisnis Jagung dalam penanganan pasca panen, 19 Desember 2018

Form Pengaduan
Statistik Kunjungan
User Online
:
22
Today Visitor
:
166
Month Visit
:
2.636
Total Visit
:
476.419
Your IP
:
54.234.75.144
Alamat
  • Pemerintah Provinsi Banten

    Jl. Syech Nawawi Al-Bantani
    Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
    Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

     

    Telp :
    (0254) 267032

    Fax : 
    (0254) 267033

    Kode Pos : 
    42171

     

Copyright © 2014 DISPERTAN.BANTENPROV.GO.ID

Supported By Diskominfo-SP Provinsi Banten