Kementan Anggarkan Rp19,3 Triliun untuk Sarpras Petani

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan yang pro kepada petani. Keberpihakan pemerintah terhadap petani direfleksikan dalam pagu Kementan pada tahun anggaran 2018 mendatang.

“Dari total alokasi anggaran Kementan sebesar Rp22,65 triliun,sebanyak 85% atau senilai Rp19,3 triliun akan digunakan untuk belanja sarana dan prasarana (sarpras) petani,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (12/6/2017).

Alokasi anggaran Kementan untuk belanja sarpras petani terus meningkat secara signifikan. Pada tahun ini, alokasi untuk sarpras petani mencapai Rp16,6 triliun, meningkat dibandingkan 2014 yang hanya senilai Rp5,4 triliun atau 35% dari total anggaran Kementan saat itu.

Mentan menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementan telah melakukan refocusing anggaran. Pada tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran Kementan lebih banyak digunakan untuk belanja operasional yang meliputi perjalanan dinas, rapat, dan rehab gedung.

Maka pada era kepemimpinan Amran Sulaiman, anggaran Kementan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian dan pemberian bantuan kepada petani, yakni berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, pupuk, serta asuransi pertanian.

Berbanding terbalik dengan alokasi belanja sarpras petani, anggaran belanja operasional Kementan terus mengalami penurunan. Jika pada anggaran tahun 2014 belanja operasional mencapai 48% dari total anggaran Kementan, maka pada 2018 mendatang, belanja operasional hanya sekitar 3% dari total anggaran atau senilai Rp679 miliar.

Amran mengungkapkan bahwa peningkatan alokasi belanja sarpras petani sebagai wujud komitmen pemerintah dalam tingkatkan kesejahteraan petani. Amran juga percaya, refocusing anggaran ini juga akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Saat ini, Indonesia telah berhasil mewujudkan swasembada beras, bawang, dan cabai. Indonesia juga diharapkan dapat swasembada jagung paling lambat pada tahun depan,” katanya. []

 

 

 

Sumber: https://ekbis.sindonews.com/

 

Related Post

Rapat pembahasan retribusi, sertifikasi dan pengawasan benih di UPTD BPSBTPH, 15 Juni 2017

Pengawasan produk hewan, kerjasama antara Diatan Provinsi dengan Dinas Peternakan Kab. Lebak, 15 Juni 2017

Buka puasa bersama seluruh komponen Petugas POPT dilingkup UPTD BPTPH, 14 Juni 2017

Rapat evaluasi serangan OPT wereng batang coklat di Provinsi Banten, 14 Juni 2017

FGD bersama Swiss German University tentang destinasi agrowisata kampung kakao di Provinsi Banten, 14 Juni 2017

Rapat koordinasi penetapan ATAP Tahun 2016 dan ARAM Tahun 2017, 08 Juni 2017

Gerakan Tanam Jagung Oleh Gempita Di Kab. Serang, 08 Juni 2017

Gerakan Tanam Jagung Oleh Gempita Di Kab. Serang, 08 Juni 2017

In house training biosafety dan teknik elisa rabies di UPTD BPPV, 08 Juni 2017

Rapat percepatan realisasi anggaran UPTD BBITPH Tahun 2017, 06 Juni 2017

Rapat teknis pengendalian OPT di UPTD BPTPH, 02 Juni 2017

Kunker DPRD Provinsi Banten dan Distan Prov Banten ke Dinas Pertanian Kab. Garut, 02 Juni 2017

Form Pengaduan
Statistik Kunjungan
User Online
:
38
Today Visitor
:
92
Month Visit
:
5.273
Total Visit
:
320.013
Your IP
:
54.198.1.167
Alamat
  • Pemerintah Provinsi Banten

    Jl. Syech Nawawi Al-Bantani
    Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
    Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

     

    Telp :
    (0254) 267032

    Fax : 
    (0254) 267033

    Kode Pos : 
    42171

     

Copyright © 2014 DISPERTAN.BANTENPROV.GO.ID

Supported By